BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Pendidikan
merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam sebuah kehidupan berbangsa.
Pendidikan merupakan media strategis dalam memacu kualitas sumber daya manusia.
Hal ini telah menjadikan pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan,
perkembangan dan kemajuan suatu negara.
Dengan melihat
peran pendidikan yang sangat strategis ini, sudah menjadi keharusan bagi
masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya untuk menjadikannya sebagai
“agenda besar” negara agar keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan negara
ini dapat terjamin.
Berdasarkan
realita yang ada, terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan
implementasi dari pendidikan itu sendiri. Posisi Indonesia menduduki
peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Peringkat
ini dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB,
Unesco. Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar ini dilakukan oleh Asian
South Pacific Beurau of Adult Education (ASPBAE) dan Global Campaign for
Education. Studi dilakukan di 14 negara pada bulan Maret-Juni 2005. Rangking
pertama diduduki Thailand, kemudian disusul Malaysia, Sri Langka, Filipina,
Cina, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep.
Solomon, dan Pakistan. Indonesia mendapat nilai 42 dari 100 dan memiliki
rata-rata E. Untuk aspek penyediaan pendidikan dasar lengkap, Indonesia
mendapat nilai C dan menduduki peringkat ke 7. Pada aspek aksi negara, RI
memperoleh huruf mutu F pada peringkat ke 11. Sedangkan aspek kualitas
input/pengajar, RI diberi nilai E dan menduduki peringkat ke 14
(terakhir).
Ini adalah obat
pahit yang harus ditelan bangsa ini, agar dapat menjadi refleksi terhadap
potret pendidikan bangsa ini. Namun ini bukanlah harga mati bagi bangsa ini
karena masih banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa ini,
jika bangsa ini mau belajar dengan bangsa lain yang telah mengalami kamajuan
dalam bidang pendidikan.
Dalam perjalanan
sejarah berdirinya Negara Vietnam dari sejak awal kemerdekaan sampai dengan
sekarang ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai
bidang, termasuk di bidang pendidikan. Negara Vietnam telah dijajah pertama
oleh Prancis dan kedua oleh Amerika Serikat, kemudian Negara Vietnam memperoleh
kemerdekaannnya secara mutlak pada tanggal 30 April 1975. Dibandingkan dengan
negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara dan ASEAN, Vietnam yang memperoleh
kemerdekaan yang boleh dikatakan relatif baru tentunya berpengaruh kepada aspek
perkembangan pendidikan. Namun demikian sejak tahun 1986 pemerintah Vietnam
telah membuat berbagai macam kebijakan untuk memacu pengembangan pendidikan
melalui kebijakan kurikulum yang diberlakukan kepada semua jenjang pendidikan,
baik dari tingkat pendidikan dasar (SD), tingkat pendidikan menengah (SMP dan
SMA), maupun di tingkat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) negeri dan swasta.
Melalui
kebijakan pemerintah tersebut, dewasa ini di Vietnam telah mengalami pemerataan
dan penyebaran pembangunan fisik sebagai wadah pendidikan sesuai jenjangnya,
misalnya di setiap desa telah terdapat pendidikan dasar (SD), di setiap
kecamatan terdapat beberapa SMP dan di setiap kabupaten terdapat beberapa
SMA/SMK serta terdapat juga beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Khusus
untuk jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) saat ini di Vietnam terdapat
235 Perguruan Tinggi (universitas dan D3) negeri dan 77 Perguruan Tinggi
(universitas dan D3) swasta yang tersebar di 40 Propinsi dari 63 Propinsi yang
ada di Vietnam. Perkembangan pendidikan tinggi yang selalu mengacu kepada
kurikulum pendidikan tinggi sangat baik, hal ini terlihat setelah terbukanya
begitu banyak akses jaringan komunikasi antar perguruan tinggi termasuk
kerjasama antar perguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu dan kualitas sistem
pengajaran (bahan ajar) dan kualitas lulusan. Kerjasasama dalam peningkatan
mutu dan kualitas itu disamping dilakukan di dalam negeri juga dilakukan dengan
perguruan tinggi lainnya yang ada di luar negeri.
Dalam upaya
meningkatkan mutu dan kualitas pendididakan di Vietnam, pemerintah melakukan
berbagai upaya untuk ke arah itu, misalnya pemerintah membuka ruang kepada
setiap jenjang pendidikan untuk mengembangkan potensinya masing-masing baik
dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi).
Khusus di perguruan tinggi melalaui kebijakan kurikulum memberikan kesempatan
kepada para pengajar (dosen) dan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan
keahlian sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik di bidang pengajaran,
penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat serta pemikiran mandiri dan
menghormati perbedaan kepribadian. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pada
aspek kognisi di setiap jenjang pendidikan, pemerintah melalui pengelola
satuan/unit pendidikan memberikan bantuan dan perhatian yang khusus dalam hal
pengembangan perpustakaan, kurikulum, dan metode pengajaran.
Seiring dengan hal
tersebut di atas, pada tahun 2004 Menteri Pendidikan Nguyen Thien Nhan
mengeluarkan keputusan tentang pengawasan kualitas pendidikan di tingkat
perguruan tinggi walaupun sampai sekarang ini pelaksaannya masih mengalami
banyak kedala. Adapun kualitas pendidikan yang dimaksud adalah terpenuhinya
beberapa syarat kualitas pembelajaran di sesuatu universitas dan tujuan tri
dharma universitas yang sesuai dengan UU Pendidikan. Kualitas pendidikan di
perguruan tinggi tersebut sangat diharapkan nantinya akan dapat menciptakan
sumber daya manusia yang bermutu dan dapat terserap di semua lapangan
pekerjaan, sehingga pembangunan sosial dan ekonomi serta seluruh aspek
kehidupan baik lokal maupun nasional dapat segera terwujud. Konsep ini juga
sangat terbuka, termasuk tujuan umum pendidikan, tujuan khusus pendidikan, dan
proses untuk mencapai keberhasilan dari tujuan itu. Namun semua tujuan tersebut
akan tercapai apabila di semua jenjang pendidikan harus benar-benar
memperhatikan standar mutu pendidikan termasuk juga di tingkat perguruan tinggi
sehingga dengan tercapainya mutu dan kualitas pendidikan, maka kualitas
lulusanpun tercapai dan akhirnya terpenuhilah tujuan pendidikan nasional,
harapan pemerintah/negara, dan keinginan masyarakat.
1.2
Rumusan
Masalah
1. Apa
yang dimaksud dengan perbandingan pendidikan?
2. Bagaimana
perbandingan sistem pendidikan di
Indonesia dan Vietnam?
1.3
Tujuan
Tujuan
penulis membuat makalah ini adalah untuk mengetahui sistem pendidikan di
Indonesia dan Vietnam.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian
Perbandingan Pendidikan
Menurut
Carter V. Good definisi perbandingan pendidikan
adalah lapangan studi yang
mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan
sebagaimana terdapat pada berbagai negara pendidikan di luar negeri sendiri. Definisi
ini menunjuk aspek operasional dari pendidikan yang terdapat di suatu negara
atau masyarakat. Didalam mempelajari sistem pendidikan suatu negara secara
perbandingan, tidak boleh tidak mesti memperhatikan dimensi waktu, mempelajari
latar belakang atau faktor yang lain.
Menurut pengertian dasar perbandingan pendidikan adalah berarti
menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan – kesamaan dan perbedaan
– perbedaannya. Dengan demikian maka studi perbandingan pendidikan ini adalah
mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam
dua hal atau aspek dari sistem pendidikan, untuk mencari dan menemukan kesamaan
– kesamaan dan perbedaan – perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut.
Perbandingan
pendidikan merupakan terjemahan dari istilah “Comparative Education”.
Sementara ahli yang lain, mengalihkan istilah tersebut ke dalam bahasa
Indonesia. Dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan. Namun pada
dasarnya berbagai istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu
sebagai studi komparatif (studi perbandingan) tentang pendidikstudan. Atau bisa
juga disebut dengan studi tentang pendidikan yang menggunakan pendekatan dan
metode perbandingan.
Jadi,
perbandingan pendidikan adalah menganalis dua atau lebih untuk mencari
kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan dari pendidkan tersebut.
2.2
Perbedaan
Sistem Pendidikan di Indonesia dan Vietnam
2.2.1 Sistem
Pendidikan di Indonesia
1.
Sejarah Pendidikan
a. Pra Kemerdekaan
1) Masa
Pemerintahan Belanda
Pada masa ini pendidikan terbagi menjadi empat yaitu
pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan
tinggi. Tujuan pendidikan pada masa penjejahan belanda lebih ditiik beratkan
kepada pemenuhan kebutuhan pemerintahan Belanda, yaitu tersedianya tenaga kerja
murah untuk hegemoni penjajah dan untuk penyebarluasan kebuadayaan barat.
2) Masa Pemerintahan
Jepang
Sistem
pendidikan pada masa pendudukan Jepang disimpulkan sebagai berikut:
(a) Pendidikan
Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah
Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun
bagi pribumi di masa Hindia Belanda.
(b) Pendidikan
Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama
studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama
studi 3 tahun.
(c) Pendidikan
Kejuruan. mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain
di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
(d) Pendidikan
TinggiPada masa pendudukan jepang, system pendidikan Indonesia banyak mengalami
perubahan. Beberapa sekolah diintegrasikan karena dihapuskannya system
pendidikan berdasarkan bangsa maupun strata social tertentu. Bahasa pengantar
disemua sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan lebih
ditekankan kepada dihasilkannya tenaga buruh kasar secara cuma-cuma dan
prajurit untuk keperluan peperangan jepang.
b. Masa Kemerdekaan
Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah
untuk mendidik menjadi warga Negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga
dan pikiran untuk Negara dan masyarakat.
1.
Priode tahun 1945-1940
a. Pendidikan
Rendah (SR) selama 6 tahun
b. Pendidikan
menengah umum terdiri atas sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) lamanya
masing-masing 3 tahun.
c. Pendidikan
Kejuruan
Tingkat Pertama terdiri atas :
1) Sekolah
Menegah Ekonomi Pertama (SMEP)
2) Sekolah
Teknik
3) Sekolah
Teknik Pertama
4) Sekolah
Kepandaian Pertama (SKP)
5) Sekolah
Guru B (SGB)
6) Sekolah
Guru Darurat untuk kewajiban belajar (KPKPKB)
Tingkat Menengah, terdiri atas :
1) Sekolah
Teknik Menengah (STM)
2) Sekolah
Menengah ekonomi Atas (SMEA)
3) Sekolah
Pendidikan Masyarakat (SPM)
4) Sekolah
Menengah Kehakiman Atas (SMKA)
5) Sekolah
Guru A (SGA)
6) Sekolah
Guru Taman Kanak-kanak (SGTK)
7) Sekolah
Guru Kepandaian Puteri (SGKP)
8)
Sekolah
Guru Pendidikan Jasmani (SGPJ)
c. Priode tahun 1950 – 1975
a) Pendidikan Pra Sekolah dan
Pendidikan Dasar :Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)
b) Pendidikn Menengah Umum dan Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Kejuruan :
c) Pendidikan
Kejuruan :
a) Tingkat
Pertama :SMEP, SKP, ST, SGB & KPKPKB
b) Tingkat
Menengah : : SMEA, SGA, SKMA, SGKP, SPMA, SPM, STM & SPIK
d) Perguruan Tinggi terdiri dari
Universitas, Konservatori/Kerawitan, Kursus B1 dan ASRI.
d. Priode
tahun 1978 – Sekarang
a) Pendidikan
Pra Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b) Pendidikan
Dasar
c) Pendidikan
Menengah Umum SMP(SLTA) dan SMA(SLTA/SMU)
d) Pendidikan Kejuruan :
1)
Tingkat
Pertama : ST, SKKP
2) Tingkat
Atas : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
e) Pendidikan
Tinggi : Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Diploma dan Politeknik.
2.
Sistem Pendidikan
Dalam Undang - Undang Sisdiknas tahun 2003
disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak
dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan
dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar
kebudayaan melewati generasi.
Berdasarkan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 disebutkan
bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan
yang dikembangkan. Pendidikan di Indonesia mengenal tiga jenjang pendidikan,
yaitu pendidikan dasar (SD/MI/Paket A dan SLTP/MTs/Paket B), pendidikan
menengah (SMU, SMK), dan pendidikan tinggi. Meski tidak termasuk dalam jenjang
pendidikan, terdapat pula pendidikan anak usia dini, pendidikan yang diberikan
sebelum memasuki pendidikan dasar. Adapun jenjang pendidikan di
Indonesia ada 3 yaitu :
a) Pendidikan
Dasar
Pendidikan ini merupakan pendidikan awal selama 9
tahun pertama masa sekolah anak-anak, yaitu di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Pada masa ini para siswa mempelajari bidang-bidang
studi antara lain: - Ilmu Pengetahuan Alam - Matematika - Ilmu Pengetahuan
Sosial - Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris - Pendidikan Seni - Pendidikan
Olahraga. Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus
dari Ujian Nasional (UN) untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP dengan
lama pendidikan 3 tahun.
b) Pendidikan
Menengah
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan
dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau
bentuk lain yang sederajat.
c) Pendidikan
tinggi
Pendidikan
tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang
diselenggarakan oleh perguruan
tinggi. Jenjang pendidikan tinggi di Indonesia terdiri
dari beberapa macam dimana, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan
setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,
magister, special dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (UU,
Sisdiknas, pasal 19:2003).Perguruan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik,
Sekolah tinggi, Institut dan Universitas.
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat
menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi (UU, Sisdiknas, pasal
20:2003). Kerangka dasar dan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan untuk setiap program studi. Dimana kurikulum pendidikan
tinggi wajib memuatkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.
Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi
menerapkan sistem kredit semester (SKS). Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa
jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dn dapat
menempuhnya dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan,
mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata 1 (S1) dalam
waktu 4 tahun. Namun bila tidak sanggup karena banyak mengulang mata kuliah
yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk diwisuda
sebagai seorang sarjana bisa lebih dari 4 tahun. Kalau ia berhasil wisuda dan
berniat melanjutkan studi lanjut, masih ada dua tahap dalam pendidikan tinggi
yang dapat ditempuhnya, yaitu jenjang S2 atau Magister yang normalnya ditempuh
selama 2 tahun, dan jenjang Sedangkan S3 atau doctor yang efektifnya ditempuh
selama 2 tahun, sedangkan sisanya untuk penelitian. Apabila seluruh tahap
pendidikan tinggi ini ditempuh, diberi gelar doctor untuk bidang yang
dipilihnya.
3.
Kurikulum Pendidikan
a. Kurikulum
sebelum tahun 1945 meliputi Kurikulum pada masa VOC, Kurikulum Sebelum 1892 (Sebelum
Reorganisasi). Kurikulum Setelah 1892 ( Setelah Reorganisasi), Kurikulum
Sekolah Kelas Dua, Kurikulum VolkSchool, Kurikulum ELS (Europese Lagere
School,), Kurikulum HCS (Holland Chinese School), Kurikulum HIS (Holland
Inlandse School), Kurikulum MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan
Kurikulum HBS (Hogere Burger School)
b. Kurikulum
setelah tahun 1945 meliputi : Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Rentjana
Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum
1984, Kurikulum 1994
dan Suplemen Kurikulum 1999,
Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi),
Kurikulum 2006, KTSP (Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan).
2.2.2 Sistem Pendidikan
di Vietnam
1. Sejarah
Pendidikan
a. Pendidikan
di bawah Cina
Cina menempati Vietnam antara 111 SM dan 939 M,
sistem pendidikan Vietnam awalnya adalah sistem Konfusian Cina pemeriksaan
hierarkis. Sistem ini terutama bertugas untuk perekrutan pegawai negeri yang
setia, yang dilatih sesuai dengan moral dan etika Konfusian. Isi pendidikan
utama dari sistem ini diambil dari Lima Klasik Cina dan Konghucu Empat Buku.
Namun, Mahayana Buddhisme juga memiliki beberapa pengaruh penting pada sistem.
Bahasa Vietnam awalnya tidak memiliki naskah
sendiri,layanan sistem ujian sipil yang digunakan adalah karakter Cina
sebagai media pengajaran dan pembelajaran. Selama abad ketiga belas, para
sarjana Vietnam mengembangkan sistem script pertama nasional (nom),
sedangkan berdasarkan karakter Cina, dibangun sekitar pengucapan kata-kata
Vietnam. Namun, script ini tidak menyebar di antara penduduk umum,
karena menuntut pengetahuan yang luas dari Cina tertulis. Pada abad keenam
belas, Kristen Portugis dan misionaris Prancis tiba di Vietnam dan kemudian
mengembangkan Quoc, yang saat ini digunakan ngu script,
yang menggunakan abjad Latin dengan tanda-tanda diakritik. Selama pendudukan
kolonial, orang Vietnam menyatakan Prancis, ditulis dalam Quoc
ngu, dan Prancis dua bahasa resmi.
b. Pendidikan di Masa Kolonial
Setelah beberapa perubahan,
sistem pendidikan kolonial akhirnya terdiri tiga tahun sekolah
dasar (Certificat d'Etudes élémentaire pribumi), tiga tahun sekolah
dasar (Certificat d'Etudes primaires franco-pribumi), empat tahun
sekolah dasar komplementer (Diplome d' Études primaires supérieurs franco
pribumi),dan tiga tahun sekolah menengah (baccalauréat
lokal). Melayani kebutuhan yang luas dari pemerintah kolonial, pegawai
negeri sipil dibayar rendah. Sistem pendidikan kolonial difokuskan pada pelatihan
praktis dan pada akuisisi bahasa Perancis. Selain itu, meskipun ujian akhir
Konfusian resmi diadakan di tahun 1918, selama sebagian besar periode instruksi
Konfusianisme kolonial tradisional tetap ada, seperti yang dilakukan Buddhis
pendidikan, disediakan untuk para bhikshu di masa depan.
c. Pendidikan di Vietnam Dua
Selama pemisahan negara antara
1954 dan 1975, dua sistem pendidikan yang berbeda dikembangkan. Di Utara,
Presiden Ho Chi Minh (1890-1969) meluncurkan kampanye keaksaraan besar yang
sangat sukses. Reformasi pendidikan ditujukan untuk membangun
sistem pendidikan sosialis, model Soviet. Sistem sekolah terdiri dari sembilan
kemudian sepuluh tahun di sekolah secara total.. Berbagai sekolah menengah
kejuruan dan pusat-pusat pelatihan yang dikembangkan menyediakan personil untuk
lebih rendah-tingkat karir di sektor negara.
Pendidikan tinggi diberikan dengan sangat khusus,
universitas Polytechnical, dan perguruan tinggi. Pendidikan pascasarjana
dilakukan di Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslovakia. Pendidikan
diselenggarakan oleh lima dan satu tahun rencana negara dan melayani kebutuhan
nasional akan tenaga kerja yang berkualitas. Setelah lulus, para siswa kemudian
bekerja di sektor negara.
Di Selatan, sebuah sistem dua belas tahun
dipromosikan oleh pemerintah. Sekolah menengah kejuruan, pusat pelatihan
kejuruan, dan on-the-job kesempatan pelatihan didirikan untuk melayani pasar
tenaga kerja. Universitas seperti Universitas Saigon dan Can Tho, serta
perguruan tinggi, yang dikembangkan pada model Amerika.
d. Pendidikan
Setelah Reunifikasi
Vietnam bersatu pada tahun 1975, dan reformasi
pendidikan ketiga dimulai pada tahun 1979. Upaya yang dilakukan untuk
menyatukan dua sistem sekolah yang berbeda dan membangun sistem pendidikan
nasional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan gratis untuk semua pendidikan
Politeknik, mengikuti model sosialis, dan prioritas bagi ideologi sosialis dan
pekerjaan praktis di semua kurikulum pengajaran. Hal ini membawa tentang
penutupan sekitar 2.500 lembaga pendidikan swasta di Selatan.
Pendidikan tinggi siswa dipilih berdasarkan
curriculum vitae pribadi mereka dan asal-usul sosial, dan siswa program
pertukaran hampir secara eksklusif diselenggarakan dengan negara-negara dari
Eropa Timur dan Uni Soviet. Pengajaran bahasa asing difokuskan pada Rusia dan
Jerman.
Sejak diresmikan doi moi (renovasi)
sebagai program reformasi kebijakan pada tahun 1986, sistem pendidikan nasional
telah disesuaikan dengan keadaan baru. Terdiri dari komponen-komponen berikut:
tempat TK publik, yang melayani anak-anak dari tiga bulan sampai empat tahun,
prasekolah publik untuk anak-anak setidaknya lima tahun, sekolah dasar umum
untuk anak-anak antara enam dan sepuluh (lima tahun) , masyarakat menengah
lebih rendah untuk anak-anak antara sebelas dan empat belas (empat tahun ),
pusat pelatihan kejuruan di tingkat menengah rendah (di bawah satu tahun),
sekolah menengah atas untuk siswa antara lima belas dan tujuh belas tahun,
sekolah menengah kejuruan di tingkat menengah atas (tiga sampai empat tahun),
sekolah teknis sekunder di tingkat menengah atas (tiga sampai empat tahun), dan
pusat-pusat pelatihan kejuruan di tingkat menengah atas (1-2 tahun). Selain
itu, kesempatan yang berbeda untuk di kursus pelatihan yang ditawarkan oleh
perusahaan. Pendidikan tinggi terdiri dari universitas (3-6 tahun)
dan perguruan tinggi (2-4 tahun). Pendidikan pascasarjana terdiri dari master
dan program doktor.
Ketika Partai Keenam Kongres
Partai Komunis Vietnam meliberalisasi ekonomi dan menyatakan langkah-langkah
reformasi yang lebih berorientasi pasar, salah satu konsekuensi langsung adalah
penurunan dalam pendidikan di semua tingkatan. Pendapatan penggalangan memaksa
orang untuk memutuskan antara kontribusi anak anatara pendapatan keluarga atau
pendidikan. Selain itu, ada langkah-langkah reformasi pendidikan, yang
mencerminkan keseluruhan transisi ke ekonomi multisektor. Langkah-langkah
reformasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori: diversifikasi sumber daya
keuangan, upaya untuk internasionalisasi sistem pendidikan melalui reformasi
struktural organisasi pendidikan tinggi, penarikan dari negara dipromosikan
untuk desentralisasi pengambilan keputusan dalam pendidikan Vietnam,
peningkatan secara keseluruhan dalam dokumen hukum yang menyertai transformasi
dan berpuncak pada diberlakukannya undang-undang pendidikan nasional pertama di
tahun 1999 dan metode mendorong pembangunan pendidikan elit, yang mengakibatkan
pembangunan kembali sekolah-sekolah dan kelas siswa berbakat.
Ini proses perubahan yang
paralel dengan tren di kalangan masyarakat umum. Kecenderungan membuat upaya
ekstensif dan investasi untuk mendapatkan instruksi tambahan dan persiapan
untuk keturunan dalam meningkatkan kesempatan untuk karir masa depan (termasuk
mengorbankan anak-anak mereka untuk belajar di luar negeri di negara-negara
Asia Tenggara, Australia, Amerika Serikat, dan Eropa).
Pendidikan stratifikasi yang
dihasilkan dari diferensiasi struktur keseluruhan pendapatan, khususnya antara
daerah perkotaan dan pedesaan, yang dipilih adalah disiplin (preferensi untuk
bahasa Inggris, Cina, teknologi komunikasi, ilmu komputer, hukum, ekonomi,
administrasi publik, dan sebagainya).
2. Kelembagaan Pendidikan
a. Jalur Pendidikan
Ada dua pengelompokan luas dari lembaga pendidikan di
Vietnam yaitu :
1) Lembaga mono-disipliner
atau khusus tradisional
Kelompok pertama adalah lebih
umum di Vietnam di bawah kebijakan-pra Doi Moi (renovasi). Ini memfokuskan pada
area tunggal atau subyek fokus, misalnya hukum, seni, teknik, ekonomi, dll
2) Universitas multi-disiplin
Dalam beberapa tahun terakhir
banyak dari lembaga-lembaga mantan fokus tunggal telah mengambil fokus
multi-disiplin. Sebagai contoh, Hanoi University of Foreign Studies
terpusat pada pelatihan bahasa asing, kini memiliki fokus yang lebih luas pada
bisnis dan subjek Universitas standar.
Multi-disiplin universitas meningkat dan saat ini
terdapat 2 perguruan tinggi nasional, 3 universitas-universitas daerah dan
perguruan tinggi akan ditambahkan setiap saat. Selain itu, Moet telah
mengizinkan untuk memungkinkan sektor swasta untuk set-up perguruan tinggi dan
universitas dan perusahaan, seperti FPT di Hanoi dan Becamex dengan Mien Dong
atau Timur International University di Provinsi Binh Duong sudah melakukan hal
ini. Vietnam sudah memiliki sebuah universitas asing di RMIT International
University yang dibuka pada tahun 2001 dan sekarang memiliki lebih dari 3.000
siswa dan University Jerman akan membuka Ho Chi Minh City di Selatan. Selain
itu, ada lebih dari 200 program kerjasama antara Universitas Vietnam dan
institusi asing.
b. Jenjang
Pendidikan
1) Pendidikan
Primer
Sistem pendidikan dasar di Vietnam direvisi selama
tahun 2002-2003 akademik dan sekarang berisi dua fase yaitu :
a. Tahap
pertama mencakup kelas 1-3 dan diselenggarakan sekitar tujuh mata pelajaran:
seni, matematika, moralitas, musik, alam dan masyarakat, pendidikan jasmani,
dan bahasa Vietnam.
b. Tahap
kedua mencakup kelas 4 dan 5 yang mencakup sekitar sembilan mata pelajaran:
seni, teknik dasar, geografi, sejarah, matematika, moralitas, ilmu pengetahuan,
pendidikan jasmani, dan bahasa Vietnam.
Selain restrukturisasi sistem pendidikan dasar,
metode pengajaran, penilaian, dan buku-buku pelajaran juga direvisi.
Banyak tantangan yang dihadapi Vietnam dalam
pendidikan. Tantangan-tantangan adalah dana yang tidak
mencukupi, kesulitan dalam mempertahankan kualitas pendidikan universal,
dan terbatasnya jumlah guru yang berkualitas dan ruang kelas. Tantangan lain
bangsa adalah terlalu banyak siswa hanya menghadiri kelas setengah hari
dan sekitar 660 jam sekolah per tahun dibandingkan dengan rata-rata 1.000 jam
per tahun di negara-negara lain.
Sistem pendidikan menengah terdiri dari dua fase,
mirip dengan sistem pendidikan dasar. Tahap pertama mencakup kelas
6-9 dan mengharuskan siswa memiliki ijazah pendidikan dasar. Tahap
keduamencakup Kelas 10-12 dan mengharuskan siswa memiliki ijazah pendidikan
dasar menengah.
Pendidikan menengah di Vietnam berfokus pada
pengembangan kreativitas siswa dan motivasi diri untuk mendorong minat mereka
dalam studi mereka. Dalam rangka mendorong kualitas ini, kurikulum mencakup
seni, keterampilan dasar, moralitas, dan tubuh fisik.
Pendidikan tinggi bertujuan untuk mendorong siswa
dengan kualifikasi politik dan moral yang siap untuk melayani bangsa,
mengembangkan pengetahuan praktis, kesehatan yang baik dan kemampuan yang
berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan pertahanan.
Siswa dengan pendidikan menengah atas atau sekunder
sertifikat pendidikan kejuruan, dapat menghadiri program 3-tahun kuliah yang
melatih siswa untuk karir tertentu dan menyediakan keterampilan praktis dan
pemecahan masalah.
Program
Sarjana di Vietnam berlangsung 4-6 tahun dengan pendidikan menengah atas atau
sertifikat pendidikan menengah kejuruan, dan satu sampai dua tahun bagi siswa
yang telah menyelesaikan program perguruan tinggi yang berkaitan dengan wilayah
subjek yang sama.Derajat yang diterima dari lembaga pendidikan tinggi
bervariasi tergantung pada sekolah. Siswa yang lulus dari :
a) Perguruan
tinggi menerima ijazah perguruan tinggi
b) Program
S menerima gelar sarjana
c) Program
master menerima gelar master (ex: Master of Arts, Master of Business
Administration)
d) Program
Doktor menerima gelar doctor
3. Jenis
Program Pendidikan
a. Pendidikan
Anak Usia Dini
Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan
(1998), pendidikan anak usia dini (PADU) meliputi crèches dan
TK. Bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dari 3 bulan sampai
6 tahun.
Tujuan dari ECE adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan anak-anak secara fisik, moral, intelektual dan estetis, serta
untuk meletakkan landasan bagi kepribadian mereka, dan untuk membantu di
pendidikan sekolah dasar.
b. Pendidikan
Dasar
Dinyatakan dalam Konstitusi 1992 Republik Sosialis
Vietnam Pasal 59 bahwa "Pendidikan adalah hak dan tanggung
jawab setiap warga negara. Pendidikan dasar adalah wajib dan kuliah gratis
untuk semua anak ".
Hal ini dinyatakan dalam UU Pendidikan bahwa
"pendidikan dasar adalah wajib bagi setiap anak usia 6-14 tahun;
pendidikan dasar berlangsung 5 tahun. Usia sekolah adalah 6 tahun "(Pasal
22). "Pendidikan dasar adalah untuk menyediakan siswa dengan basis awal
dan penting untuk pengembangan yang tepat dan kehidupan-panjang dalam hal
moralitas, kapasitas intelektual, aset fisik, estetika dan keterampilan dasar
bagi kemajuan mereka ke pendidikan menengah" (Pasal 23).
Pendidikan dasar harus mendukung anak-anak dengan
pemahaman dasar dari alam, masyarakat dan manusia. Pendidikan dasar harus memberikan
keterampilan dasar mendengar, berbicara, membaca, menulis dan menghitung,
membentuk kebiasaan seperti latihan fisik, dan menyediakan wawasan dasar yaitu
dengan nyanyian, musik, menari, dan seni.
c. Pendidikan
Menengah
Pendidikan Hukum Vietnam tanggal 11 Desember 1998
telah menegaskan tujuan pendidikan adalah untuk secara komprehensif
mengembangkan sumber daya manusia Vietnam dengan moralitas, pengetahuan,
kesehatan yang baik, dan setia terhadap ide kemerdekaan nasional dan
sosialisme, untuk mengembangkan kepribadian individu dan kapasitas untuk
membangun dan perlindungan dari negara.
Tujuan pendidikan sekunder adalah untuk
mengembangkan siswa dalam hal moralitas, tubuh fisik, seni, dan keterampilan
dasar sehingga dapat melanjutkan studi lebih lanjut atau untuk menjadi warga
negara yang bertanggung jawab sepenuhnya dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan negara .
Pendidikan menengah dasar memperkuat dan
meningkatkan prestasi siswa yang diperoleh dari pendidikan rendah,
mengembangkan pengetahuan dasar dan memperkenalkan keterampilan teknis dan
kejuruan sehingga dapat mengikuti studi masa depan di sekolah tinggi, sekolah
kejuruan atau bekerja. Pendidikan sekolah tinggi lebih mengembangkan
pengetahuan siswa setelah pendidikan menengah dasar dengan orientasi kejuruan
sehingga setelah lulus, dapat bergabung dengan program di universitas atau
perguruan tinggi atau langsung bekerja.
d. Teknis
dan Kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (TVET)
Pemerintah Vietnam telah bertahan dalam kebijakan
ekonomi renovasi. Pemerintah sangat menyadari pentingnya pengembangan sumber
daya manusia (SDM) dan melakukan upaya-upaya besar untuk mengembangkan
pendidikan dan pelatihan. Reformasi TVET adalah salah satu upaya. Upaya yang dilakukan
untuk sektor TVET dapat dilihat di hampir semua aspek seperti pengembangan
kurikulum, guru melatih kembali, memperkuat kemitraan antara bisnis dan
institusi pelatihan, kerangka kualifikasi mendirikan, akreditasi, sistem
manajemen, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga TVET internasional. Sosialisasi
TVET dan membuat program yang lebih relevan dengan pasar tenaga kerja adalah
kebijakan penting dari reformasi pendidikan.
e. Pendidikan
Tinggi
Dalam Strategi Pengembangan Pendidikan 2001-2010,
tujuan pendidikan tinggi di Vietnam adalah “untuk menyediakan sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi sesuai dengan struktur sosio-ekonomi dari
industrialisasi dan modernisasi bangsa, meningkatkan daya saing dalam kerjasama
yang adil bagi Vietnam dalam integrasi internasional ekonomi, untuk
memfasilitasi perluasan pendidikan menengah melalui diversifikasi program
pendidikan berdasarkan sistem jalan-jalan yang cocok untuk struktur
pembangunan, karir dan pekerjaan, lokal dan regional sumber daya kebutuhan
manusia dan kapasitas pelatihan dari lembaga pendidikan, untuk meningkatkan
kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan kerja masyarakat, kemampuan untuk
menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri dan bagi orang lain ". Sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pendidikan, pendidikan tinggi mencakup studi sarjana
dan pascasarjana. Studi sarjana dapat diploma atau sarjana.
4. Kurikulum
Program Pendidikan
a. Kurikulum
Nasional
Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Moet) pada
tahun 1990, memiliki tanggung jawab untuk semua pendidikan dan pelatihan di
tingkat nasional. Berdasarkan keputusan pemerintah Vietnam 322008-ND-CP, Moet
dibagi menjadi 19 departemen terpisah dan unit terkait, yang paling penting
adalah unit bertanggung jawab untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan
tinggi, pendidikan guru, pendidikan orang dewasa dan membiayai dan perencanaan
departemen. Tanggung jawab Moet termasuk setiap tingkat pendidikan termasuk
pra-sekolah, pendidikan umum, pendidikan profesional, pendidikan tinggi dan
pendidikan berkelanjutan.
Meskipun memainkan Moet dalam banyak peran utama
dalam pendidikan di Vietnam, ada beberapa lembaga pendidikan tinggi di Vietnam
yang berada di bawah kementerian lain atau lembaga pemerintah. Contoh ini
adalah Hanoi Medical College yang berada di bawah Departemen Kesehatan dan
University Sumber Daya Air di bawah Kementerian Pertanian dan Pembangunan
Pedesaan. Contoh lebih lanjut dari ini adalah dua Universitas Nasional yang
meskipun nominal di bawah Moet beroperasi secara independen sebagai identitas yang
terpisah dan melaporkan langsung ke Kantor Pemerintah Vietnam.
b. Kurikulum
Lokal
Moet memiliki peran utama dalam pendidikan, namun
ada beberapa terjadi perubahan. Keputusan 85/2003 dan Keputusan No
166/2004/ND-CP, memungkinkan daya otoritas pendidikan lokal lebih dan tanggung
jawab untuk memulai program jangka panjang pendidikan lokal di daerah
masing-masing.
UU Pendidikan tahun 2005 menetapkan lebih eksplisit
persyaratan untuk sistem pendidikan tinggi. Hukum ini didefinisikan pendidikan
tinggi sebagai apa yang menerima pada tingkat perguruan tinggi atau
universitas. Lebih lanjut mengatur struktur dalam mengejar
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Perbandingan
pendidikan adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan
– kesamaan dan perbedaan – perbedaannya. Dengan demikian maka studi
perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pengertian sebagai usaha
menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem
pendidikan, untuk mencari dan menemukan kesamaan – kesamaan dan perbedaan –
perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut.
Jadi,
untuk mengetahui perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Vietnam
dibandingkan ada sistem pendidikan dari sejaraah pendidikannya seperi di
Indonesia ada pendididikan sebelum kemerdekaan dan sampai sekarang. Di dua
Negara tersebut dibandingkan sistem pendidikannya ada kelemlembagaannya,
kurikulumnya dan kebijakan pendidikannya.
3.2
Saran
Untuk
dapat meningkatkan mutu pendidikan sebaiknya pemerintah perlu melakukan
penyelenggaraan pendidikan yang merata, melalui
pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan baik di
desa dan kota sehingga angka partisipasi dapat meningkat,
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan
sarana dan prasara pendidikan yang merata ke semua jenjang dan lembaga
pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat,
peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen,
pendistribusia anggaran pendidikan yang tepat sasaran,
pemanfaatan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.
SITOGRAPHI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar